Banner IDwebhost
Banner IDwebhost
DAERAH  

Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Transportasi Laut: Perspektif Kalimantan Barat

REALITANEWS.OR.ID, PONTIANAK KALBAR II  Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan demikian tidak dapat dipungkiri laut memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat melalui Perdagangan Internasional, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari republik ini

Kepada awak media Dr Herman Hofi Munawar selaku pakar hukum dan pengamat kebijakan publik mejelaskan pada Hari Selasa 7 Mei 2024 pukul 22:00 WIB,” perlu kiranya pemerataan pembangunan di semua sektor di Kalimantan Barat sebab Provinsi Kalimantan Barat salah satu penyanggah Ibu Kota Negara IKN,’ maka oleh karena itu seharusnya berbagai infrastruktur, regulasi serta Sumber Daya Manusia untuk menciftakan pelayaran dan pelabuhan yang aman dan nyaman yang memungkinkan percepatan distribusi barang dan orang sangat lah perlu.

Salah satu penyumbang kenaikan harga barang karena amburadulnya management di pelabuhan Pelindo Pontianak sangat di sayangkan perhatian terhadap kenyaman dan keamana serta kepastian hukum pelayaran kita belum sempurna kalau tidak mau disebut sangat jauh dari sempurna ucap Hofi.

Masih terang Dr Herman Hofi, salah satu contoh dan pakta dil lapangan terkait tranfortasi belum kelihatan menjadi fokus perhatian para pengambil kebijakan, dalam melakukan penataan transfortasi laut serta perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha tranfortasi laut, termasuk ekspeditor dan Badan Usaha Pelayara sangat miris dan sangat disayangkan sekali.

BACA JUGA :   Pansimas Mangkrak Warga Desa Kedung Muter Resah, Sumber Air Makam Mbah Santri Kekeringan

Dalam hal implementasi regulasi selama ini di rasakan banyak regulasi yang tumpang tindih kewenangan. Hal ini mengakibatkan para pelaku usaha menjadi korban karena dalam penegakan hukum sangat tergantung interpretasi masing2 instansi hingga dampaknya juga kepada masyarakat kecil.

Untuk itu perlu ada ketegasan kewenangan penegakan hukum di areal pelabuhan dan hal-hal yang terjadi di laut terhadap kapal yang berlayar, baik terjadi tubrukan kapal atau kapal yang tenggelam dalam pelayaran di lautan hingga barang barang yang ilegal yang memiliki dokumen bodong atau setengah.
Sementara itu pemerintah daerah memiliki kewenangan yang kecil, kalau tidak mau dikatakan hampir tidak ada kewenangan, pada pemda sangat berkepentingan dengan lalulintas lautan dan pelabuhan.

Hal ini menjadi penting karena transportasi laut menjadi infrastruktur penting dalam rangka menggerakkan roda perekonomian daerah.
Sebagaimana kita pahami bersama bahwa transportasi laut merupakan urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Oleh karena itu optimalisasi infrastruktur transportasi laut, pembenahan regulasi dan peningkatan SDM sangat penting.
Saat ini Kalbar memiliki pelabuhan Kijing di kabupaten Mempawah yang katanya pelabuhan yang berstandar Internasional terbesar di Pulau Kalimantan. Namun hingga saat ini belum kelihatan geliat aktifitas yang yang menunjukkan berstandar Internasional malah belum ada Inkam PAD ke daerah yang nampak
Sebagai warga Kalbar Dr Herman Hofi Munawar, sangat berharap optomalisasi fungsi Pelabuhan Kijing segera di wujudkan.

BACA JUGA :   PWI Kabupaten Tangerang Gelar Gebyar HPN 2023 Anugerahi Penghargaan 14 Sahabat Pers

Hal ini di karenakan Kalimantan Barat sangat berkepentingan bukan hanya karena merupaka sumber ekonomi baru bagi masyarakat yang berdomisili di Mempawah, akan tetapi pelabuhan laut menjadi sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat kalbar. 80% konsumsi masyarakat Kalbar masuk melalui pintu pelabuhan laut.

Boleh dikatakan pelabuhan laut menjadi tulang punggung bagi distribusi barang dan jasa yang ada di wilayah Kalbar di 14 Kabupaten dan Kota.

Mengingat begitu strategisnya pelabuhan laut bagi masyarakat Kalbar maka diharapkan pelabuhan laut betul-betul berfungsi secara optimal baik dalam bongkat muat barang. Maupun maupun aspek penegakan hukum di pelabuhan dan keamanan pelayaran.

Saat ini dirasakan bongkar muat barang di Pelabuhan Dwikora Pontianak termasuk di Pelabuhan Kijing masih terlalu lama atau masih membutuhkan waktu yang cukup lama sebab banyak terjadi permainan permainan oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi dan golongan juga sebagi penghambat.

BACA JUGA :   Berproses Ijin Klinik, Rutan Boyolali Terima Visitasi Dari Dinkes Boyolali

Tentu saja hal ini akan berdampak terhadap distribusi dan cost yang harus dikeluarkan pengusaha tentu saja akan berimbas terhadap harga barang, “Oleh karena perlu ada penataan lebih baik lagi dalam hal bongkar muat barang baik di Pelabuhan Dwikora maupun Pelabuhan Kijing.
Selain itu keamanan dan kenyamanan pelabuhan harus selalu terjaga dengan baik dan Jangan ada pungli-pungli yang terjadi.

Syahbandar sebagai pejabat administrasi tertinggi di pelabuhan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberikan kewenangan untuk melaksanakan penegakam hukum.
Serta memberikan pemahaman bersama kewenangan antara instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing harus tegas dan transparan serta jangan tutup mata jika ada pelanggaran dan adanya barang-barang tidak memiliki dokumen.leluasa keluar masuk di pelabuhan hingga merugikan negara dan daerah,” tegas Herman Hofi.

( Red )

BERITA TERBARU YANG DISARANKAN !

Tinggalkan Balasan

criptRootC1396463">