REALITANEWS.OR.ID, JAKARTA || Pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang tidak mengabaikan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat. Prinsip itu menjadi salah satu sorotan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam memperkuat strategi penanganan isu Papua secara menyeluruh.
Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pembahasan Membangun Perspektif Komprehensif Penanganan Isu Papua dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Konstitusi, Otonomi Khusus, dan Asta Cita” di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
FGD digelar KSP melalui Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman membuka kegiatan tersebut, sedangkan penutupan dilakukan Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Heru Kreshna Reza.
Forum membahas isu Papua dari berbagai aspek, mulai dari politik, hukum, keamanan, kesejahteraan, sosial, budaya hingga HAM. Pendekatan lintas sektor tersebut diarahkan untuk memastikan kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Kearifan Lokal Jadi Pertimbangan
Keragaman geografis, sosial, budaya, dan ekonomi Papua membuat kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama. Karena itu, kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi lokal agar program yang dijalankan relevan dengan masyarakat setempat.
Pendekatan berbasis kearifan lokal juga menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas pembangunan. Pemerintah tidak hanya dituntut mengejar target program, tetapi juga memastikan kebijakan dapat diterapkan sesuai karakteristik daerah.
Otsus Tetap Menjadi Bagian Penting
Otonomi khusus (Otsus) menjadi salah satu kerangka penting dalam penanganan Papua. Pelaksanaannya tetap ditempatkan dalam koridor konstitusi dan NKRI, dengan mempertimbangkan kekhususan serta kebutuhan masyarakat Papua.
Pada Juli 2026, Pemerintah Provinsi Papua bersama lima pemerintah provinsi lainnya di Tanah Papua menyepakati 18 langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola Dana Otsus. Langkah tersebut mencakup percepatan penyusunan Peraturan Daerah Khusus, penandaan program yang dibiayai Dana Otsus, serta penggunaan rekening khusus.
Penguatan tata kelola tersebut diarahkan agar anggaran Otsus dapat dikelola secara lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Pembangunan Harus Menjawab Kebutuhan
KSP juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap efektivitas program pemerintah. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan yang berjalan benar-benar tepat sasaran dan menghasilkan manfaat nyata.
Kebutuhan pembangunan Papua mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat hingga pelayanan publik.
Dalam agenda KSP di Manokwari pada 1 September 2026, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman bersama Anggota DPR RI Dapil Papua Yan Permenas Mandenas dan Bupati Manokwari Hermus Indou membahas sejumlah persoalan pembangunan dan sosial-ekonomi.
Pembahasan tersebut mencakup infrastruktur, layanan kesehatan, Sekolah Rakyat, UMKM, serta penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Sejumlah usulan direncanakan masuk dalam usulan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.
Keamanan dan HAM
Pembangunan Papua juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan keamanan dan HAM. Dalam audiensi dengan Tim Papua Komnas HAM pada September 2026, KSP membahas konflik bersenjata, korban jiwa, dan pengungsian internal serta pentingnya pendekatan kesejahteraan dan penghormatan HAM.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua membutuhkan penanganan yang memperhatikan berbagai dimensi secara bersamaan.
Perkuat Konsolidasi
Melalui FGD di Bina Graha, KSP mendorong terbentuknya perspektif bersama dalam menangani isu Papua. Konsolidasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan berjalan dalam arah yang selaras.
Penguatan diplomasi juga menjadi bagian dari pendekatan tersebut untuk mendukung stabilitas dan pembangunan.
Tantangan pemerintah berikutnya adalah menerjemahkan strategi tersebut menjadi program yang konkret dan terukur. Pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi salah satu unsur penting agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dengan kerangka NKRI, konstitusi, Otsus, dan Asta Cita, pemerintah berupaya memperkuat pembangunan Papua melalui kebijakan yang lebih terpadu, dengan kesejahteraan dan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilannya.
( CH-86 )
