REALITANEWS.OR.ID, JAKARTA || Dalam rapat yang digelar bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Kamis (31/10/2024), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan fokus utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Salah satu prioritas yang ditekankan adalah pengelolaan batas wilayah dan pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara sangat penting untuk meningkatkan kedaulatan dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, BNPP berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang dapat memperkuat pengelolaan tersebut, terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
“Kami akan fokus pada peningkatan pengelolaan potensi unggulan di daerah perbatasan, serta infrastruktur berbasis tata ruang. Ini semua bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan,” ungkap Tito dalam rapat tersebut.
Selain itu, Mendagri menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan juga akan didorong melalui alokasi anggaran yang memadai. Untuk Tahun Anggaran (TA) 2025, Tito mengungkapkan bahwa BNPP telah mengusulkan anggaran sebesar Rp267 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan sumber daya manusia di wilayah-wilayah yang menjadi perhatian utama.
Mendagri juga menyampaikan bahwa BNPP akan berupaya untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan, serta memastikan bahwa pengelolaan batas wilayah dan infrastruktur perbatasan dapat berjalan dengan efektif.
Tito Karnavian menekankan pentingnya inisiatif ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dari pembangunan nasional. Dengan adanya program yang jelas dan dukungan anggaran yang cukup, diharapkan masyarakat di daerah perbatasan dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan.
Puspen Kemendagri juga berharap agar semua pihak dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan ini, sehingga pengelolaan batas wilayah dan infrastruktur perbatasan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan BNPP dapat berkontribusi signifikan dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan pembangunan di seluruh wilayah perbatasan.
