REALITANEWS.OR.ID || BATAM, KEPRI || Dunia industri di Kota Batam kembali diguncang persoalan serius. Kenaikan tarif listrik dan gas industri yang berlaku sejak Mei 2025 dikhawatirkan akan berdampak signifikan terhadap iklim investasi di kawasan yang dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan ini. Ketua Umum Kader Muda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak evaluasi terhadap kinerja Direktur Utama PLN Batam.
Menurutnya, kebijakan kenaikan tarif listrik fleksibel blok 3 yang mencapai 25 persen, serta lonjakan harga gas industri lebih dari 100 persen, menjadi “pukulan telak” bagi dunia usaha di Batam. Pelaku industri kini dibebani biaya operasional yang semakin berat, di tengah tantangan produksi dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus menghantui selama dua tahun terakhir.
“Kenaikan ini akan berdampak buruk terhadap iklim investasi di Batam. Biaya operasional perusahaan semakin berat, dan opsi paling cepat untuk efisiensi adalah mengurangi jumlah karyawan. Itu artinya, ancaman PHK makin nyata,” ujar Ketua Kader Muda Indonesia Provinsi Kepri kepada awak media, Rabu (28/5/2025).
Ia menilai bahwa kepemimpinan PLN Batam saat ini tidak menunjukkan inovasi ataupun semangat mendukung pertumbuhan usaha. “Semenjak dipimpin oleh Dirut yang baru, PLN Batam makin jauh dari semangat mendukung dunia usaha. Kalau perlu, ganti saja Dirutnya. PLN pasti punya stok pemimpin yang lebih kompeten, bukan sekadar menaikkan tarif sebagai solusi,” tegasnya.
PLN Batam sendiri menyatakan bahwa kenaikan tarif listrik dipicu oleh naiknya harga gas dari US$5,9 menjadi US$7 per MMBtu, serta pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS. Sementara itu, PGN Batam menjelaskan bahwa lonjakan harga gas terjadi akibat habisnya pasokan dari sumur gas domestik yang digantikan oleh gas alam cair (LNG), dengan harga lebih mahal mencapai US$16,8 per MMBtu.
Namun, kalangan industri menganggap alasan teknis tersebut tidak cukup. Mereka mengkritisi ketiadaan skema transisi atau insentif yang dapat meringankan beban pelaku usaha.
“Kami mendukung kemandirian energi, tapi harus adil. Kenaikan seperti ini tanpa skema mitigasi sama saja memukul mati industri lokal, terutama industri menengah yang sedang tumbuh,” ungkap salah satu pelaku industri yang enggan disebutkan namanya.
Dampak domino dari kebijakan ini dikhawatirkan akan memperlemah daya saing Batam sebagai kawasan strategis investasi nasional. Jika tidak ditangani dengan cepat dan bijak, Batam berpotensi kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, Kader Muda Indonesia mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, segera memanggil pimpinan PLN Batam dan PGN Batam. Tujuannya adalah membuka ruang dialog konstruktif bersama pelaku industri agar kebijakan energi ke depan lebih adil dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi daerah.
“Kami tidak anti terhadap penyesuaian harga, tapi semuanya harus transparan dan pro-investasi. Jangan sampai Batam kehilangan momentum pertumbuhan hanya karena kebijakan energi yang keliru,” tutupnya. (*)
