REALITANEWS.OR.ID, JAKARTA || 13 Oktober 2024 – Kejahatan narkotika di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan mendesak. Dengan meningkatnya jumlah pengguna dan pengedar, penting bagi masyarakat untuk memahami kategori kejahatan narkotika, hukuman yang dihadapi pelaku, dan solusi rehabilitasi bagi pengguna. Dr. Anang Iskandar, SIK, SH, MH, seorang ahli hukum narkotika, menjelaskan berbagai aspek terkait masalah ini.
Kategori Kejahatan Narkotika
Dr. Anang menjelaskan bahwa kejahatan narkotika dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: kejahatan kepemilikan untuk tujuan diperjualbelikan dan kejahatan kepemilikan untuk diri sendiri.
Kejahatan Kepemilikan untuk Diperjualbelikan
Kategori ini mencakup individu yang terlibat dalam perdagangan narkotika, mulai dari penyedia, produsen, hingga pengedar. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pelaku dalam kategori ini dapat menghadapi hukuman penjara yang berat, karena tindakan mereka berdampak negatif pada masyarakat dan merusak generasi muda.
Kejahatan Kepemilikan untuk Diri Sendiri
Berbeda dengan pelaku perdagangan, pengguna narkotika untuk konsumsi pribadi dianggap sebagai individu yang memerlukan dukungan, bukan hukuman. Pasal 127 UU Narkotika menyatakan bahwa pengguna yang terbukti adalah pecandu harus mendapatkan perawatan rehabilitasi, bukan penjara.
Hukuman dan Konsekuensi Hukum
Hukuman bagi pelaku perdagangan narkotika dapat sangat berat, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang terlibat. Pelaku yang terlibat dalam produksi, impor, atau ekspor narkotika dapat dikenakan hukuman penjara hingga seumur hidup. Di sisi lain, pengguna narkotika yang tergolong pecandu lebih diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi, yang merupakan langkah yang lebih manusiawi dan efektif.
“Penting untuk membedakan antara pengedar dan pengguna. Pengguna sering kali adalah korban yang terjebak dalam ketergantungan dan membutuhkan perawatan yang tepat,” ujar Dr. Anang.
Solusi Rehabilitasi sebagai Pendekatan Manusiawi
Dr. Anang menekankan bahwa rehabilitasi adalah solusi yang lebih tepat untuk pengguna narkotika. Rehabilitasi tidak hanya menawarkan perawatan medis, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan untuk membantu individu pulih dari ketergantungan. “Rehabilitasi adalah langkah yang lebih efektif dibandingkan hukuman penjara, yang sering kali tidak menyelesaikan masalah,” katanya.
M. Ridho, Sekjend Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI), menambahkan bahwa pendekatan rehabilitasi perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. “Kita harus bekerja sama untuk menciptakan program rehabilitasi yang efektif dan mendukung mereka yang ingin pulih,” ungkap Ridho.
Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Selain penegakan hukum dan rehabilitasi, pendidikan menjadi elemen kunci dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Dr. Anang menegaskan bahwa edukasi mengenai bahaya narkotika harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun dalam keluarga. “Pendidikan yang baik dapat membantu anak-anak dan remaja memahami risiko yang terkait dengan penggunaan narkotika, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih bijak,” ujarnya.
Program-program edukasi harus dirancang untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Masyarakat harus diberi informasi yang tepat tentang efek jangka panjang dari penyalahgunaan narkotika dan pentingnya dukungan bagi mereka yang berjuang dengan ketergantungan. “Edukasi adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” tambah Dr. Anang.
Peran Media dalam Masyarakat
Media juga memainkan peran vital dalam menyebarluaskan informasi yang benar mengenai narkotika. Dengan memberitakan fakta-fakta yang mendidik, media dapat membantu mengurangi stigma terhadap pengguna narkotika dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu ini. M. Ridho menekankan bahwa media harus bertanggung jawab dalam menyajikan berita dengan perspektif yang adil, yang mendukung rehabilitasi daripada pengucilan pengguna narkotika.
Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Dukungan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi. Program rehabilitasi harus didanai dengan baik dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai agar efektif dalam membantu pengguna narkotika pulih.
“Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sangat penting untuk membangun program rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan,” kata Dr. Anang.
Dengan memahami kategori kejahatan narkotika, hukuman yang dihadapi, dan solusi rehabilitasi, masyarakat dapat lebih bijak dalam menangani masalah ini. Pendekatan yang berimbang—penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan rehabilitasi bagi pengguna—dapat menjadi langkah yang efektif dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
“Masyarakat perlu diberi pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara pengedar dan pengguna, sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman,” tutup Dr. Anang.
Memahami kejahatan narkotika bukan hanya tentang menilai hukum yang diterapkan, tetapi juga tentang mencari solusi yang lebih manusiawi dan edukatif. Dengan memadukan penegakan hukum, rehabilitasi, dan edukasi, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih sehat dan sadar akan bahaya narkotika. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi di masyarakat, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi mereka yang terjebak dalam ketergantungan.
( Red )