REALITANEWS.OR.ID, KEPRI – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, menyoroti kekurangan infrastruktur yang terlihat di UPT Samsat Kabupaten Karimun. Dalam kunjungan terbarunya ke UPT Samsat pada tanggal 30 April 2024, Wahyu mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sarana dan prasarana yang masih belum memadai, terutama di area Corner yang berada di Bukit Senang, Kecamatan Karimun.
“Dapat dilihat bahwa Corner atau kantor Samsat yang lama sangat memprihatinkan. Padahal, ini adalah aset penting bagi Provinsi Kepri,” ujar Wahyu.
Menyikapi masalah ini, Wahyu mendorong untuk memanfaatkan gedung lama Samsat dengan lebih efisien, baik dengan mendayakan kembali maupun membangunnya menjadi gedung bersama antara berbagai dinas atau UPTD yang beroperasi di Karimun. Ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan.
“Ini akan meningkatkan kualitas pelayanan. Lahan yang tersedia cukup luas, bisa dimanfaatkan dengan membangun gedung beberapa lantai agar lebih efisien,” tambahnya.
Wahyu juga menyoroti anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi atau revitalisasi gedung Samsat. Rencananya, hal ini akan dibahas pada pembangunan tahun depan, dengan mempertimbangkan potensi pajak yang cukup besar di Karimun.
“Anggaran yang dibutuhkan masih akan dibahas, namun harus diprioritaskan mengingat potensi pajak yang signifikan di Karimun,” ungkap Wahyu.
Menilik kondisi Karimun sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Batam, serta potensi pendapatan yang besar dari sektor pajak kendaraan, Wahyu menegaskan pentingnya percepatan pembahasan dan realisasi proyek ini.
“Dalam tiga tahun terakhir, pendapatan pajak di Karimun terus meningkat, menunjukkan potensi besar wilayah ini. Oleh karena itu, saya optimis bahwa proyek ini harus sudah terealisasi paling lambat pada tahun 2026 mendatang,” pungkasnya.
Diharapkan, perhatian yang diberikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kepri akan mendorong percepatan pembaruan infrastruktur UPT Samsat Karimun demi meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah. (Maman)
