REALITANEWS.OR.ID, CILACAP || Pelaksanaan proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Tipar di Kabupaten Cilacap menjadi sorotan. Proyek yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak tersebut dipertanyakan dari sisi keterbukaan informasi proyek serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan material konstruksi.
Sorotan terutama muncul setelah papan informasi proyek di lokasi disebut tidak mencantumkan nilai kontrak maupun pagu anggaran. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana informasi mengenai penggunaan anggaran negara dapat diakses masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap proyek pemerintah.
Selain persoalan papan informasi, penggunaan material beton siap pakai atau ready mix yang disebut didatangkan dari luar Kabupaten Cilacap juga menjadi perhatian. Sejumlah pelaku usaha batching plant lokal dikabarkan kecewa karena tidak memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok proyek tersebut.
Padahal, proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Belanja pemerintah juga memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di daerah tempat proyek dilaksanakan.
Transparansi Anggaran Jadi Sorotan
Papan informasi proyek merupakan salah satu sarana yang memungkinkan masyarakat mengetahui identitas pekerjaan, pelaksana, sumber pembiayaan, serta informasi penting lainnya.
Dalam kasus proyek Sungai Tipar, tidak tercantumnya nilai kontrak atau pagu anggaran pada papan proyek menjadi salah satu hal yang dipersoalkan.
Bagi masyarakat, informasi mengenai nilai pekerjaan bukan sekadar angka. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengetahui skala proyek dan membantu publik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari uang negara.
Keterbukaan informasi publik sendiri memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, penerapan kewajiban keterbukaan terhadap suatu proyek harus dilihat berdasarkan ketentuan informasi yang memang wajib diumumkan serta aturan teknis yang berlaku bagi pekerjaan tersebut.
Karena itu, sorotan terhadap papan informasi proyek Sungai Tipar perlu dijawab secara terbuka oleh pihak yang berwenang agar tidak berkembang menjadi asumsi di tengah masyarakat.
Pengusaha Lokal Pertanyakan Kesempatan
Persoalan lain yang mencuat adalah penggunaan beton ready mix dari luar wilayah Cilacap.
Kabupaten Cilacap sendiri memiliki pelaku usaha yang bergerak di bidang penyediaan material konstruksi, termasuk batching plant. Munculnya informasi bahwa kebutuhan beton proyek dipasok dari luar daerah membuat sebagian pelaku usaha lokal mempertanyakan mekanisme pemilihan penyedia.
Pertanyaan utama yang muncul bukan semata-mata mengenai asal material, melainkan apakah penyedia lokal telah diberikan kesempatan yang proporsional untuk mengikuti proses pengadaan sesuai ketentuan.
Pengadaan pemerintah pada prinsipnya memiliki sejumlah asas, antara lain transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dalam konteks proyek infrastruktur, penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam kebijakan pengadaan pemerintah.
Namun demikian, asal material dari luar daerah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Pemilihan penyedia harus dilihat berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, persyaratan pengadaan, kapasitas produksi, mutu material, harga, lokasi pengiriman, serta hasil proses pemilihan penyedia.
Hal inilah yang membuat penjelasan resmi dari pihak pelaksana dan BBWS Serayu Opak menjadi penting.
Efek Ekonomi Jangan Diabaikan
Proyek infrastruktur pemerintah idealnya tidak hanya menghasilkan bangunan fisik yang berkualitas, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi wilayah sekitar sepanjang tetap sesuai aturan pengadaan.
Jika perusahaan lokal mampu memenuhi spesifikasi teknis, kapasitas, harga, dan persyaratan administrasi yang ditetapkan, keterlibatan mereka tentu dapat memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah.
Mulai dari aktivitas produksi material, tenaga kerja, transportasi, hingga jasa pendukung lainnya berpotensi ikut bergerak ketika perusahaan lokal mendapatkan bagian dalam rantai pasok proyek.
Sebaliknya, apabila pelaku usaha lokal merasa tidak mendapatkan kesempatan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa proyek pemerintah yang berlangsung di daerah justru lebih banyak memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan dari luar wilayah.
Persepsi semacam itu perlu dijawab dengan data dan penjelasan yang transparan, bukan sekadar bantahan.
Perlu Penjelasan Terbuka dari BBWS Serayu Opak
Sorotan terhadap proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Tipar pada akhirnya bermuara pada satu kebutuhan: keterbukaan informasi.
BBWS Serayu Opak sebagai pihak pemerintah yang menaungi proyek tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai nilai kontrak, sumber anggaran, pelaksana pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengadaan material konstruksi.
Penjelasan juga penting diberikan terkait alasan penggunaan ready mix dari luar Kabupaten Cilacap dan apakah penyedia batching plant lokal pernah memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan atau memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.
Hingga informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini disampaikan, belum terdapat pernyataan langsung dari pejabat BBWS Serayu Opak maupun kontraktor pelaksana yang dicantumkan mengenai seluruh persoalan tersebut. Karena itu, tudingan adanya pelanggaran tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan kondisi papan proyek atau asal material.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada BBWS Serayu Opak, kontraktor pelaksana, serta pihak terkait lainnya.
Proyek Strategis Harus Diawasi Bersama
Pembangunan pengendali banjir Sungai Tipar memiliki kepentingan publik yang besar karena berkaitan dengan upaya pengendalian risiko banjir dan perlindungan masyarakat.
Karena menggunakan anggaran negara, pelaksanaannya wajar apabila mendapatkan perhatian masyarakat, termasuk terkait transparansi anggaran, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta dampak ekonomi bagi wilayah sekitar.
Pengawasan masyarakat juga bukan berarti menghambat pembangunan. Sebaliknya, kontrol publik dapat menjadi bagian penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, ketentuan pengadaan, serta tujuan pembangunan.
Sorotan terhadap proyek Sungai Tipar Cilacap dengan demikian perlu ditempatkan sebagai momentum untuk membuka informasi secara terang kepada publik.
Jika seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, transparansi justru dapat menjadi jawaban paling kuat terhadap berbagai pertanyaan yang muncul.
Masyarakat Cilacap kini menunggu penjelasan resmi: berapa nilai proyek sebenarnya, siapa pelaksana pekerjaannya, bagaimana mekanisme pengadaan material, dan sejauh mana pelaku usaha lokal diberi kesempatan untuk terlibat.
Sebab, ketika uang negara dibelanjakan untuk pembangunan di daerah, publik berhak mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
( Red )
