REALITANEWS.OR.ID, DEMAK II Proses seleksi terbuka pengisian JPT Pratama terus menjadi atensi para pegiat sosial di kabupaten Demak. Salah satu elemen masyarakat Demak yang tergabung dalam FDB (Forum Demak Bersatu) kembali menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan bebas dari unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Kepada awak Media, Ketua FDB M Rohmat menyatakan, bahwa saat ini mereka tengah fokus melakukan pengamatan terhadap jalannya proses seleksi terbuka pengisian jabatan Eselon Dua di Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Menurut Rohmat, sebagai warga Demak dia ingin mempunyai pejabat yang dihasilkan dari sebuah proses seleksi yang bermartabat. Obyektif, terbuka, adil dan bebas intervensi. Dikatakannya, meski pemilihan pejabat di lingkup Pemda adalah kewenangan Bupati, tetapi masyarakat berhak mendapatkan sosok pejabat yang sesuai dengan harapan mereka.
Karena mereka para pejabat tinggi, nantinya juga akan mengemban amanah untuk melayani masyarakat sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing. “Masyarakat pastinya ingin punya pejabat dengan integritas yang baik, cakap dalam bekerja, punya moralitas maupun etika yang baik untuk dijadikan panutan serta punya komitmen dalam melayani dan mengayomi masyarakat, “ujar Rohmat.
Namun saat ini dirinya mengaku kecewa karena tidak menemukan figur pejabat dengan kriteria yang masyarakat harapkan dari nama-nama yang ikut proses selter. Pasalnya sejumlah kandidat yang akan mengikuti proses selter menurutnya punya rekam jejak yang buruk seperti dugaan keterkaitan dengan kasus Korupsi dan Pungli hingga aspek moralitas dan etika sebagai abdi negara.
Secara rinci dia memaparkan, ada pejabat yang diduga punya keterkaitan dengan kasus korupsi pengadaan lahan TPA Berahan Kulon Wedung, dan juga terindikasi melakukan Pungli Dokumen Amdal, serta diduga terlibat kasus temuan BBM Truk sampah dan pengadaan alat Pemroses sampah yang diduga tidak sesuai dengan jumlahnya serta pembangunan tempat penampungan sampah terpadu yang akhirnya mangkrak.
Disamping itu, ada pejabat yang mungkin karena faktor nepotisme, dia tidak pernah menjalani rotasi atau mutasi sebagaimana ASN yang lain hingga pejabat yang kehidupan pribadinya menjadi sorotan akibat doyan kawin cerai.
Meski merinci berbagai rekam jejak para kandidat yang akan ikut proses seleksi, Rohmat enggan menyebut mereka by name by action. Dia hanya menyatakan bahwa FDB akan mengajukan keberatannya sebagai masyarakat terhadap figur figur yang dimaksud kepada tim panitia seleksi pengisian jabatan.
Beberapa nama yang ikut selter OB dan menjadi sorotan diantaranya Sugiarto, ia saat ini masih menjabat sebagai sekretaris Dinas Perhubungan kabupaten Demak. Ketika di tanyakan melalui sambungan telepon mengenai ada kasus Pungli dokumen Amdal dan temuan pengadaan alat pemroses sampah yang tidak sesuai jumlah nya, mantan pegawai Dinas LH ini belum dapat di konfirmasi karena sedang rapat.
( Rahmat )
