REALITANEWS.OR.ID, KEPULAUAN RIAU || Temuan tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di DPRD Provinsi Kepri Sewa Kapal Bermasalah & Temuan Lainnya di DPRD Provinsi Kepri perjalanan dinas & juga ada temuan lainnya.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Kepri 2021, berupa belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor
Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 terdapat temuan kelebihan bayar belanja sewa alat angkutan empat (4) kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2021 sebesar Rp.1.070.964.000 (satu milyar tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
Menindaklanjuti temuan BPK tersebut, Bersama Tim awak Mimbarjurnalis.com konfirmasi langsung perihal tersebut melalui sambungan telepon Whatsapp kepada Kabag Umum DPRD Kepri Isnaini Bayu Wibowo pada hari Rabu, 17/5/20023.
Dalam wawancara tersebut, Isnaini Bayu Wibowo menyatakan dengan tegas telah mengembalikan semua uang kelebihan bayar hasil temuan BPK tersebut kepada Kas Daerah sebelum batas waktu yang ditentukan.
Itukan yang APBD tahun kemaren, sudah dikembalikan semua sebelum batas waktu yang ditentukan,” ucap Isnaini Bayu Wibowo.
Isnaini Bayu Wibowo yakinkan dan Jelaskan kepada tim awak media dengan mengatakan kalau untuk melihat tanda buktinya silahkan menemui Inspektorat Provinsi Kepri.
Tepat pada hari Selasa (23-5-2023) yang lalu, awak Media Online Nasional menghubungi pihak Inspektorat yaitu Irmendes untuk menanyakan terkait kebenaran yang disampaikan oleh Isnaini Bayu Wibowo mengenai kelebihan bayar yang sudah dikembalikan kepada Kas Daerah, dan membenarkan pernyataan Kabag Umum Sekretariat DPRD Kepri bahwa kelebihan tersebut telah dikembalikan.
Disayangkan kita tidak bisa melihatkan tanda bukti pengembaliannya, karena bukan kewenangan kami untuk dikasihkan ke media karena sifatnya rahasia,” tegas Irmendes.
Seperti yang kita ketahui terdapat laporan temuan BPK terkait kelebihan Anggaran belanja alat apung “sewa speedboat” pada empat kegiatan sekretariat DPRD di tahun 2021 yang mengakibatkan kerugian kas daerah sebesar Rp 1.070.964.000,- dengan rincian sbb:
- Kegiatan penyediaan bahan logistik terdapat anggaran belanja sewa alat apung bermotor yang menyebabkan selisih bayar Rp 379.696.000
-
Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu terdapat anggaran belanja sewa alat apung bermotor yang menyebabkan selisih bayar Rp 14.168.000
-
Kegiatan reses terdapat anggaran belanja sewa alat apung bermotor yang menyebabkan selisih bayar Rp 637.100.000
-
Kegiatan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD terdapat anggaran belanja sewa alat apung bermotor yang menyebabkan selisih bayar Rp 40.000.000
-
Dari hasil temuan ini total anggaran kelebihan bayar kegiatan sewa alat apung sekretariat DPRD mencapai angka Rp 1.070.964.000 ( satu milyar tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
-
Sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan kas daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah maka dengan jelas dan terbukti pihak yang terkait telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang menyebabkan kerugian bagi negara ini.
Wajib dana kelebihan bayar tersebut dikembalikan kepada Negara agar bisa digunakan untuk kegiatan yang lain, yang dibutuhkan untuk kemaslahatan rakyat.
Dalam kesempatan lain, HR (Tokoh pemerhati dan aktivis anti korupsi yang tidak mau disebutkan namanya) mengatakan kalau dugaan upaya menghabiskan dana anggaran kegiatan melalui kelebihan bayar bisa saja menjadi modus operasi korupsi untuk menipu uang rakyat, maka dari itu kontrol dari berbagai pihak dan LSM termasuk media sangat diperlukan agar tidak ada lagi kebocoran anggaran kas daerah yang dilakukan oleh oknum pemerintah maupun swasta yang mencoba merugikan negara ini.
(Red/Tim)
