Pemerintah Batam dan Disnaker Dinilai Tidak Responsif
Hingga berita ini dipublikasikan, Pemerintah Kota Batam, Disnaker, dan aparat penegak hukum belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pelanggaran di Klub Morena. Diamnya pihak berwenang memunculkan kecurigaan bahwa kasus ini sengaja dibiarkan atau tidak dianggap serius.
“Apakah hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil? Kenapa ketika pekerja perempuan dieksploitasi, pemerintah diam saja?” ujar seorang aktivis perempuan lokal.
Korban Alami Trauma, Tuntutan Penutupan Klub Menguat
Beberapa korban yang berhasil ditemui awak media mengaku mengalami trauma berat, termasuk dipaksa tampil setengah telanjang dan melayani tamu secara seksual. Mereka berharap kejadian serupa tidak menimpa pekerja lain.
Desakan dari masyarakat sipil, aktivis HAM, dan serikat pekerja agar Klub Morena segera diaudit dan ditutup jika terbukti melanggar UU semakin menguat.
“Kami hanya ingin kerja yang halal, tapi dipaksa tunduk pada sistem bejat,” kata salah satu korban lainnya.
Serikat Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Serikat Buruh 1992 menyatakan telah membuka posko pengaduan khusus dan akan membawa kasus ini ke tingkat nasional jika Pemkot Batam tidak segera bertindak.
“Kami siap melapor ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kementerian Tenaga Kerja. Negara wajib hadir dalam membela hak pekerja,” tutup Paestha Debora.
Dugaan pelanggaran UU Ketenagakerjaan oleh Klub Morena Batam menjadi sorotan nasional. Skandal ini membuka mata publik bahwa praktik eksploitasi dan pelecehan masih terjadi, bahkan di kota besar seperti Batam. Pemerintah dan aparat wajib mengambil langkah tegas, bukan hanya demi keadilan para korban, tetapi juga untuk menjaga martabat hukum dan hak pekerja di Indonesia. (*)
