LBH Teratai Gugat Kapolri dan Kapolda Jateng: Kasus Penghapusan Data Bansos Terbengkalai

LBH Teratai Gugat Kapolri dan Kapolda Jateng: Kasus Penghapusan Data Bansos Terbengkalai

REALITANEWS.OR.ID, DEMAK — Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LBH) Teratai melalui kuasa hukumnya, Dr. Nimerodi Gulo, SH, MH, dan Rekan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Demak pada Kamis (6/2). Gugatan ini dilayangkan terhadap Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, dan Kapolres Demak, terkait dengan penanganan kasus dugaan penghapusan data Bansos oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Mahfudin, yang hingga kini tidak ada kejelasan hukum.

Kasus ini bermula dari laporan warga Desa Sidomulyo yang menuduh Mahfudin menghapus data elektronik sejumlah warga miskin yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah. Tindakan ini mengakibatkan 135 warga kehilangan hak mereka untuk menerima bantuan sosial (Bansos), yang secara legal diberikan kepada mereka berdasarkan status kemiskinan. Laporan yang sudah dilaporkan sejak November 2023 dengan Nomor: LP/B/140/XI/2023/SPKT/Polres Demak, namun hingga kini belum ada kemajuan signifikan dalam penanganannya.

Dr. Nimerodi Gulo, yang sering disapa Gule, menyatakan bahwa kasus ini telah bergulir hampir dua tahun tanpa kejelasan. Meskipun Mahfudin telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Desember 2023, berkas perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan. LBH Teratai menilai tindakan Polres Demak ini merupakan perbuatan melawan hukum yang menghambat proses keadilan.

“Berkas perkara ini sudah seharusnya segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan saksi dan ahli, kasus ini sudah memenuhi unsur pidana,” kata Gule. Ia menambahkan bahwa gugatan ini dilakukan untuk menuntut tindakan tegas dari aparat kepolisian, dengan meminta agar Kapolres Demak bertindak cepat dan tidak mengabaikan proses hukum ini.

Selain itu, LBH Teratai telah mengirimkan surat kepada Kapolri, Kapolda Jateng, serta Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) agar masalah ini segera ditangani secara serius. Namun, hingga saat ini, tidak ada tindak lanjut yang memadai dari pihak berwenang.

“Harapan kami, pengadilan dapat memerintahkan agar Kapolres segera bertindak dalam menangani perkara ini dan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polres Demak merupakan perbuatan melawan hukum,” tegas Gule.

Sementara itu, ratusan warga Sidomulyo pada 16 Januari lalu sempat mendatangi Polres Demak untuk menanyakan kelanjutan proses hukum terhadap Kepala Desa mereka yang telah berstatus tersangka selama lebih dari satu tahun. Mereka merasa kecewa dengan lambatnya penanganan kasus ini, dan berharap agar pihak kepolisian mengambil langkah tegas, termasuk menggunakan upaya paksa jika diperlukan.

Kasus ini mencuat setelah Kepala Desa Sidomulyo diduga melakukan tindakan penghapusan data elektronik secara sepihak, yang berdampak pada hilangnya hak warga miskin atas bantuan sosial. Warga yang datanya dihapus akhirnya tidak mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat, yang seharusnya menjadi hak mereka. LBH Teratai menganggap tindakan ini sebagai tindak pidana, karena tidak ada hak bagi seorang kepala desa untuk menghapus data warga tanpa izin.

Kasus ini terus menjadi perhatian publik, karena melibatkan hak-hak dasar warga miskin yang seharusnya mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah. LBH Teratai berharap agar proses hukum ini segera berjalan dengan transparan dan adil demi kepentingan keadilan dan hak-hak warga Sidomulyo. [TIM]