Anggaran Pengganti Transportasi Wartawan Diduga “Disunat”
Selain anggaran iklan, David juga menyoroti pengelolaan anggaran pengganti transportasi wartawan dalam kegiatan resmi Bupati. Biasanya, wartawan mendapatkan pengganti transport sebesar Rp 100.000 per kegiatan. Namun belakangan ini, dana tersebut sering kali tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas.
“Yang lebih aneh lagi, anggaran pengganti transport wartawan ketika ada kegiatan Bupati bernilai Rp 100.000 itu seperti gaib. Kalau nggak ditanya, mereka pura-pura bilang nggak ada absen untuk pengganti transport,” ujar David.
David menegaskan bahwa jika Diskominfo memang memiliki anggaran untuk pengganti transportasi wartawan, maka dana tersebut seharusnya disalurkan secara rutin dan merata. Namun kenyataannya, banyak wartawan yang mengaku tidak pernah menerima pengganti transport.
“Kalau memang ada anggaran, kenapa sulit sekali untuk membayar pengganti transport? Jangan-jangan dananya memang sudah disunat oleh oknum tertentu,” tegasnya.
Diskominfo Diduga Tak Mampu Bayar Iklan?
Ironisnya, Diskominfo yang seharusnya menjadi mitra strategis bagi media dalam penyebaran informasi publik justru terkesan tidak mampu membayar iklan di media lokal. Padahal, anggaran yang dimiliki Diskominfo cukup besar setiap tahunnya.
“Diskominfo itu mitra media. Tapi untuk membayar iklan saja mereka terkesan tidak mampu. Lalu anggaran itu ke mana?” ujar David dengan nada heran.
David mendesak agar Diskominfo segera membuka secara transparan pengelolaan anggaran iklan dan pengganti transportasi wartawan. Jika tidak, David mengancam akan melaporkan kasus ini ke pihak berwenang.
“Kalau memang anggaran itu tidak ada, berarti ada yang salah dalam pengelolaan anggaran di Diskominfo. Ini harus dibuka ke publik,” tegasnya.
