Prosedur Pengurusan Perijinan Pertambangan Batu, Pasir dan Mineral: Cara, Syarat, Prosedur, dan Lama Pembuatan Izin Usaha Produksi (IUP)

REALITANEWS.OR.ID, JAKARTA – Proses pengurusan perijinan pertambangan batu dan mineral di Indonesia, khususnya untuk mendapatkan Izin Usaha Produksi (IUP), yang diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berikut adalah panduan lengkap mengenai cara, syarat, prosedur, dan estimasi lama pembuatan IUP.

Jenis-Jenis Izin Pertambangan

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
2. IUP Operasi Produksi
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
4. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Syarat-Syarat Pengurusan Izin Usaha Produksi (IUP)

Dokumen Administratif:

1. Surat permohonan izin.
2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Surat keterangan domisili perusahaan.
5. Laporan keuangan perusahaan.

Dokumen Teknis:

1. Laporan eksplorasi dan estimasi sumber daya.
2. Studi kelayakan.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
4. Peta lokasi dan koordinat wilayah pertambangan.

Dokumen Lingkungan:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
2. Rencana reklamasi dan pasca penambangan.
3. Prosedur Pengurusan Izin Usaha Produksi (IUP)

Pengajuan Permohonan:

1. Pemohon mengajukan permohonan izin melalui Dinas ESDM setempat dengan melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
2. Dokumen harus mencakup informasi lengkap tentang perusahaan, rencana kegiatan pertambangan, serta data teknis dan lingkungan.

Evaluasi Administrasi:

1. Dinas ESDM melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dimasukkan, memastikan kelengkapan dan keabsahannya.
2. Proses ini meliputi pemeriksaan administratif awal sebelum melanjutkan ke tahap evaluasi teknis.

Peninjauan Teknis dan Lapangan:

1. Tim dari Dinas ESDM melakukan survei lapangan untuk memastikan kesiapan lokasi dengan peta dan dokumen teknis yang diserahkan.
2. Peninjauan ini juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan yang diusulkan.

Penilaian dan Rekomendasi:

1. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan, Dinas ESDM memberikan rekomendasi penerbitan izin atau penolakan permohonan.
2. Jika disetujui, permohonan diteruskan kepada Menteri ESDM atau Gubernur, tergantung pada kewenangan yang berlaku.

Penerbitan Izin Usaha Produksi (IUP):

1. IUP diterbitkan oleh Menteri ESDM atau Gubernur dengan masa berlaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Izin ini berisi ketentuan mengenai masa berlaku, kewajiban pemegang izin, dan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi selama masa operasi.

Pemantauan dan Evaluasi Berkala:

1. Setelah IUP diterbitkan, perusahaan wajib melaporkan kegiatan eksplorasi dan produksi secara berkala kepada Dinas ESDM.
2. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.
3. Estimasi Lama Pembuatan IUP

Proses pengurusan IUP dapat memakan waktu yang bervariasi tergantung pada kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan, serta hasil evaluasi teknis dan lapangan. Secara umum, estimasi waktu pengurusan IUP adalah:

1. Pengajuan dan Verifikasi Administrasi:

Memakan waktu sekitar 30-60 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen yang disajikan.

2. Peninjauan Teknis dan Lapangan:

Proses ini bisa memakan waktu sekitar 60-90 hari kerja, tergantung pada kompleksitas lokasi dan kegiatan pertambangan.

3. Penilaian dan Izin Penerbitan:

Waktu yang dibutuhkan untuk penilaian dan publikasi izin adalah sekitar 30-60 hari kerja, tergantung pada proses evaluasi dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas ESDM dan pihak terkait.

Secara keseluruhan, proses pengurusan IUP dari awal hingga penerbitan dapat memakan waktu sekitar 6-12 bulan, tergantung pada berbagai faktor administratif dan teknis yang harus dipenuhi.

Kesimpulan

Mengurus perijinan pertambangan batu dan mineral memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku serta ketelitian dalam memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, perusahaan dapat memperoleh IUP yang diperlukan untuk memulai kegiatan pertambangan secara legal dan bertanggung jawab.  (Red).