REALITANEWS.OR.ID, KUDUS || Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Loekmono Hadi kembali menjadi sorotan publik setelah seorang pasien bernama Kasmudi dilaporkan harus menunggu hingga 17 jam di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebelum mendapatkan kamar perawatan. Kejadian ini memicu kritik keras dari keluarga pasien maupun masyarakat, terlebih karena data Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) menunjukkan ketersediaan kamar kosong yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
Kasmudi, yang sebelumnya dirawat dua hari di Puskesmas Brayung, Kecamatan Mejobo, dirujuk ke RSUD Loekmono Hadi pada Selasa, 2 November 2025, sekitar pukul 23.00 WIB. Namun hingga Rabu, 3 November 2025, pukul 15.00 WIB, ia masih berada di IGD tanpa kejelasan pemindahan ke ruang rawat inap.
Putra pasien, Sofyan, tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya terhadap lambatnya pelayanan.
“Dari jam 23.00 WIB di IGD sampai sekarang belum dipindah ke kamar. Tadi pagi cek SPGDT masih ada ruangan kosong sesuai kelas,” ujarnya.
Situasi semakin menimbulkan tanda tanya ketika Sri Endang, Kepala Tim IGD sore itu, mengakui bahwa persoalan seperti ini bukan yang pertama kalinya terjadi.
“Di sini sudah banyak sekali komplain karena aplikasinya tidak sinkron, Pak, dan saya yang menjadi tumpuan komplain,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut memicu kritik tajam terhadap manajemen RSUD. Jika ketidaksinkronan sistem telah berulang kali dikeluhkan, pertanyaan pun muncul: mengapa tidak ada perbaikan signifikan hingga kini pasien tetap menjadi korban?
Humas RSUD dr. Loekmono Hadi, Mufid, yang baru menjabat sejak Agustus 2025, juga turut memberikan keterangan. Ia menyebut bahwa manajemen masih dalam tahap evaluasi.
“Saya jadi Humas baru Agustus kemarin. Memang banyak hal sebelum saya menjadi Humas, jadi baru dievaluasi,” jelasnya.
Namun, pernyataan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai bentuk ketidakseriusan manajemen dalam menangani situasi darurat. Mengakui masalah tanpa tindakan cepat dianggap sebagai kelalaian, apalagi ketika menyangkut keselamatan dan kenyamanan pasien.
Kasus Kasmudi kemudian menjadi gambaran bahwa RSUD dr. Loekmono Hadi diduga masih bergulat dengan masalah manajemen kronis, terutama terkait ketidaksesuaian antara data aplikasi dan kondisi nyata di lapangan. Kondisi ini memperlambat pelayanan dan mencederai kepercayaan publik terhadap rumah sakit daerah tersebut.
Masyarakat Kudus kini mendesak agar pihak RSUD tidak lagi berlindung di balik alasan klasik seperti “aplikasi tidak sinkron” atau “tahap evaluasi”. Mereka meminta aksi nyata, bukan sekadar janji, agar kejadian serupa tidak terus terulang.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum perbaikan serius bagi RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus agar pelayanan kesehatan dapat kembali menjadi cepat, tepat, dan manusiawi, sesuai harapan masyarakat.
( Red )
