REALITANEWS.OR.ID, PONTIANAK KALBAR || Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kalimantan Barat (Kalbar) semakin tak terkendali. Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI menyampaikan kritik keras terhadap Bea Cukai Kalbar yang dianggap lalai dalam pengawasan, hingga membuat masalah ini kian meresahkan masyarakat dan merugikan negara. Ketua GNPK RI, Ellysius Aidy, menuding bahwa Bea Cukai seperti “tidur nyenyak” di tengah peredaran rokok ilegal yang semakin meluas.
“Dengan semakin banyaknya rokok tanpa pita cukai yang beredar, bisa kita lihat jelas bahwa ada kelemahan serius dalam pengawasan. Oknum Bea Cukai ini seperti tutup mata, bahkan tidur nyenyak di tengah kondisi yang merugikan negara ini,” ungkap Aidy dalam konferensi pers pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Rokok Ilegal Marak di Kalbar
Produk rokok ilegal kini bisa dengan mudah ditemukan di berbagai wilayah Kalbar, termasuk Pontianak. Rokok bermerek “Era” dan beberapa merek terkenal seperti LA, Djarum, serta Esse Change Double Klik disebutkan beredar tanpa pita cukai, membuat publik bertanya-tanya tentang efektivitas pengawasan Bea Cukai.
Harga rokok tanpa cukai yang jauh lebih murah dibandingkan rokok legal menarik minat konsumen, namun di sisi lain merugikan negara dari sisi penerimaan pajak. Dampak buruknya, praktik ini juga memicu persaingan tidak sehat di pasar.
Kelalaian Pengawasan Bea Cukai
Aidy mengungkapkan bahwa pengawasan Bea Cukai Kalbar terlalu lemah dan perlu dipertanyakan. Menurutnya, banyaknya rokok ilegal yang beredar adalah bukti bahwa ada celah besar dalam sistem pengawasan. Jalur-jalur tikus di perbatasan yang kerap dimanfaatkan oleh penyelundup semakin memperburuk keadaan.
“Bea Cukai seharusnya bisa mengantisipasi masuknya rokok-rokok ilegal ini, apalagi kita tahu perbatasan Kalbar memiliki banyak jalur tikus yang dimanfaatkan penyelundup. Kalau Bea Cukai tidak serius, masalah ini akan terus berlarut-larut,” kata Aidy.
Desakan Tindakan Serius
GNPK RI mendesak Bea Cukai Kalbar untuk segera bangun dari “tidur nyenyak”-nya dan menindak tegas para pelaku penyelundupan serta peredaran rokok ilegal. Aidy juga menyarankan agar Bea Cukai bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti TNI dan Polri jika tidak mampu menangani permasalahan ini sendiri.
“Jika Bea Cukai tidak mampu, jangan malu untuk minta bantuan penegak hukum lain. Ini masalah besar yang tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut kerugian negara dan masyarakat luas,” tambah Aidy.
Kebungkaman Bea Cukai
Meski desakan semakin kuat, Bea Cukai Kalbar memilih bungkam terkait tuduhan ini. Ketika dihubungi wartawan pada Rabu, 16 Oktober 2024, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJBC Kalbagbar, Murtini, enggan memberikan pernyataan. “Minggu depan saja pak, waktu press release,” ucapnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Sikap diam Bea Cukai ini semakin memicu spekulasi publik mengenai adanya kelalaian serius atau bahkan keterlibatan oknum dalam melindungi peredaran rokok ilegal di wilayah Kalbar.
Dampak Besar bagi Negara
Peredaran rokok tanpa pita cukai merugikan penerimaan negara secara signifikan. Pajak cukai rokok yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan penting negara hilang begitu saja karena produk ilegal ini beredar luas tanpa terdeteksi. Aidy menegaskan bahwa masalah ini perlu penanganan cepat sebelum kerugian negara semakin besar.
“Ini adalah kerugian besar bagi negara. Penerimaan pajak dari cukai rokok itu penting, dan kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi tanpa tindakan yang serius dari Bea Cukai dan pihak berwenang lainnya,” jelas Aidy.
Langkah GNPK RI ke Depan
Aidy menegaskan bahwa GNPK RI akan terus memantau perkembangan peredaran rokok ilegal di Kalbar. GNPK RI juga berencana melakukan investigasi independen untuk mengungkap apakah ada keterlibatan oknum dalam memfasilitasi peredaran rokok ilegal ini.
Dengan peredaran rokok ilegal yang terus meningkat, masyarakat berharap Bea Cukai segera mengambil tindakan tegas. Jika tidak, masalah ini tidak hanya akan terus merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan ekonomi dan sosial di wilayah Kalbar.
( Red
Sumber : Ketua GNPK RI Kalbar
